Pasar Sri Gading dan Beasiswa Disorot Fraksi PKS dalam Pandangan Umum RAPBD Inhu 2022

 

INHU – Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) DPRD Indragiri Hulu menyampaikan pandangan umum atas laporan Nota Keuangan Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (RAPBD) Indragiri Hulu 2022. Pandangan umum fraksi ini dibacakan langsung oleh Ketua Fraksi DPRD PKS Inhu Muhammad Syafaat, Rabu (10/11), di Gedung DPRD Inhu Pematang Reba.

Sebelumnya, DPRD Kabupaten Inhu menggelar rapat paripurna penyampaian nota Keuangan RAPBD tahun 2022, Selasa (9/11) kemarin.

Dari delapan poin pandangan umumnya, dua diantaranya, Fraksi PKS menyoroti terkait Pasar Sri Gading Air Molek dan beasiswa bagi mahasiswa Inhu.

Pertama, terkait pembangunan sumber daya manusia di Indragiri Hulu. F-PKS menyoroti minimnya pengalokasian anggaran beasiswa pendidikan untuk mahasiswa Inhu. Baik yang berkuliah di Inhu sendiri, luar Inhu, luar sumatera, bahkan di luar negeri.

“Dalam satu kesempatan rapat dengan TAPD Pemkab Inhu disebutkan hanya mengalokasikan Rp 150 juta ditambah dengan dana lain yang bersumber dari

CSR perusahaan. Bagaimana mungkin sumber daya manusia kita akan mengalami peningkatan secara kualitas, sementara sektor pembiayaan bantuan pendidikan tidak mendapatkan porsi yang profesional dan proporsional,” tegasnya.

Selanjutnya, keberadaan Pasar Sri Gading di Kecamatan Pasir Penyu juga tak lepas dari sorotan Fraksi PKS.

Seperti diketahui sejak terbakar pada tahun 2013 silam, Pasar Sri Gading belum mendapat perhatian serius dari pemerintah daerah. Dampaknya, pengelolaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari keberadaan pasar ini pun menjadi tidak maksimal.

“Tidak itu saja, sampai kini masalah sampah yang masih saja menjadi problem klasik yang seolah olah tak ada ruang penyelesaiannya. Hal ini makin diperparah dengan tidak jelasnya besaran retribusi persampahan sehingga terjadi desas desus miring dan meresahkan masyarakat, baik pelaku usaha maupun rumah tangga,” papar Syafaat.

Padahal, sejak dua tahun lalu dalam agenda yang sama, Fraksi PKS pernah memberikan masukan kepada pemerintah tentang tidak diselesaikannya sertifikasi lahan hibah dari PT TPP yang diserahkan ke pemerintah.

“Dan kini areal tersebut berdiri Balai Adat Air Molek, Pasar Sri Gading Air Molek, SDN 021 Air Molek. Imbasnya dapat menghambat pembangunan di lokasi tersebut,” tutur Syafaat.

Baca Juga

Realisasikan Pelayanan ke Masyarakat, BPKK PKS Inhu Gelar Maulid Nabi dan Peluncuran Perdana RKI Tingkat Desa

PASIR PENYU – Sabtu (6/11/) sore kemarin, menjadi hari bersejarah bagi perjalanan dan sepak terjang …